Tantangan dan Ancaman Kawasan Konservasi Di Papua Barat (Edisi 7 2010)

Sosial ekonomi masyarakat

Sosial masyarakat Papua Barat  Papua sangatlah berbeda dan terlihat memiliki nilai kebudayaan lokal yang sangat unik. Papua Barat-Papua mempunyai sekitar 200 lebih suku/marga dengan bahasa dan adat yang berbeda-beda. Di antara suku-suku itu mendiami wilayah Provinsi Papua Barat tercatat ada sekitar 67 suku. Suku-suku itu adalah Suku Matbat, Biga, Seget, Duriankere, Ma'ya, Maden, Biak, Kawe, Wauyai, Legenyem, Waigeo, Moi, As, Moraid, Abun, Karon Dori, Mpur, Meyah, Hatam, Manikion, Wandamen, Arandai, Moskona, Kaburi, Kais, Mai Brat, Tehit, Kalabra, Konda, Yahadian, Suabo, Puragi, Kokoda, Kemberano, Tanahmerah, Erokwanas, Bedoanas, Arguni, Sekar, Onin, Iha, Baham, Karas, Uruangnirin, Mor, Irarutu, Kuri, Mairasi, Buruai, Kamberau, Kowiai, Semimi, Mer, Kamoro, Ekari, Tunggare, Iresim, Yaur, Yeretuar, Tandia, Roon, Dusner, Meoswar, Ansus, Woi, Pom, dan Mapia. Kondisi ini ternyata telah memberikan dampak terhadap segi kehidupan dan pembangunan di wilayah Papua Barat. Hal tersebut harus disikapi secara positif, bijak dan kooperatif.

Menurut catatan profil Papua Barat di website, tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan kategori dari BPS di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah. Keluarga yang masih ada pada tahap Pra Sejahtera hampir mencapai separuh keluarga yang ada di Provinsi Papua Barat yaitu 39,19% atau sebanyak 46.380 KK. Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera III dan III plus hanya 7,66%. Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2006, struktur penduduk Provinsi Papua Barat didominasi oleh penduduk usia sedang (15-64 tahun) yaitu sebesar 60,87% diikuti oleh penduduk usia muda (0-15 tahun) sebesar 36,9% dan penduduk usia tua (> 64 tahun) sebesar 1,2%. Dominasi jumlah penduduk produktif ini semestinya menjadikan potensi sumber daya manusia yang bisa mendukung dalam kegiatan yang ada di Papua Barat. 

Keadaan masyarakat awam yang sebagian masih membutuhkan dorongan dari segi ketrampilan, pendidikan dan pengetahuan menjadi tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat setempat sendiri. Sehingga kedepan secara langsung masyarakat dengan dukungan pemerintah bisa berperan aktif secara mandiri dalam melakukan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi secara sinkron.

Kepungan Investasi di Papua Barat

Investasi merupakan sesuatu yang sangat menggiurkan bila dilihat dari segi finansial. lapangan kerja baru terbuka, menambah pendapatan daerah yang bersangkutan, dan memberikan peluang daerah setempat untuk mengembangkan sarana prasarana (infrastruktur). Papua Barat mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Mulai dari kayu, timah, batu bara, nikel, pasir, minyak & gas, dan emas. Ketika kayu sudah mulai memberikan keuntungan finansial yang semakin menurun, maka banyak perusahaan swasta yang melirik bidang yang lain seperti tambang. 

Saat ini Papua Barat telah marak dijadikan lokasi kegiatan penelitian dan uji potensi tambang migas di daerah perairan, mulai dari Kepulauan Raja Ampat hingga Perairan Kaimana. Kegiatan tersebut telah nyata menyebabkan kerusakan ekosistem perairan. Kegiatan pengambilan data tersebut biasanya dilakukan menggunakan kapal yang dilengkapi kabel data dan bahan peledak untuk sarana pengambilan data potensi tambang dengan cara meledakkan dasaran perairan yang ditaksir terdapat potensi tambang tersebut. Getaran hasil ledakan itulah yang memberikan informasi apakah potensi tambang di lokasi itu besar atau tidak. Hal tersebut menyebabkan kerusakan yang sangat kronis, karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi ekosistem seperti semula.

Selain itu, “Tekanan dan ancaman bagi keanekaragaman hayati di Papua meningkat sejalan dengan keberadaan Papua sebagai target para investor untuk industri-industri perkebunan-kehutanan berskala besar. Ditambah lagi dengan permintaan pembangunan infrastruktur yang juga meningkat,” kata Abraham. O. Atururi Gubernur Papua Barat di Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati pada November 2009 di Papua.

Papua Barat sarat akan ancaman bagi kawasan konservasi. Berikut lampiran (Aninomous, 2010) peta persebaran izin konsesi pertambangan di Papua  Papua Barat.

Kawasan Konservasi mendapat ancaman yang luar biasa berat. Seandainya ke depan perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai kawasan konsesi tersebut mulai beroperasi secara maksimal yang didukung dari segi legalitas yang kuat, maka hal itu merupakan awal titik kehancuran kawasan konservasi di Papua  Papua Barat. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dan komitmen yang kuat pada setiap stakeholders yang terkait, untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali terkait dengan dampak yang akan muncul akibat kegiatan pertambangan tersebut kedepan.

Kita semua mengemban tanggung jawab berat terhadap keberlanjutan dan apa yang terjadi terhadap pembangunan wilayah Papua Barat kedepan, termasuk keberlangsungan kegiatan konservasi dalam upaya melestarikan lingkungan dan ekosistemnya. Salah satu upaya yang harus kita persiapkan sekarang sebelum terlambat adalah memberikan informasi hasil analisis mengenai ancaman dan dampak kerusakan lingkungan kedepan kepada masyarakat, pemerintah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya, baik dari segi ekonomis, sosial, budaya dan lingkungan. Disamping itu terobosan  terobosan baru yang menggebrak dan logis dapat dilaksanakan harus dipertimbangkan dan difikirkan secara bersama - sama. Hal yang tentunya menjadi dasar adalah dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang bisa mendukung pembangunan kawasan konservasi. Karena masyarakat merupakan dukungan yang sangat urgent bagi pembangunan kawasan konservasi kedepan.

Izin konsesi pertambangan ini ternyata masih menjadi “PR” bersama. Izin konsesi pertambangan di Papua Barat ternyata masih mengalami tumpang tindih kawasan. Sarat akan kawasan konsesi pertambangan telah memberikan dampak buruk bagi kelangsungan kedepan terhadap terjaganya ekosistem dan lingkungan di lingkup Papua-Papua Barat.

Harapan yang Ingin Dicapai 

KKH telah dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Pengelolaan KKH di Papua Barat telah dilakukan secara kolaboratif dengan komando BBKSDA Papua Barat. Dalam pelaksanaannya  BBKSDA telah berkolaborasi dengan pihak  pihak terkait, yaitu Pemda, masyarakat, aparat, LSM, dan pihak swasta, serta institusi terkait lainnya.

Pengelolaan KKH tentunya mempunyai harapan bagi semua pihak sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi khalayak secara bijak. Harapan KKH Papua Barat telah tertuang di dalam dokumen Renstra BBKSDA Papua Barat 2010  2014, diantaranya adalah :

1. Terlaksananya pengelolaan 9 kawasan konservasi prioritas secara optimal, yang dicerminkan oleh adanya rencana pengelolaan dan penataan blok/zona.
2. Terbangunnya manajemen kolaborasi dalam pengelolaan kawasan konservasi prioritas.
3. Adanya upaya pengembangan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati.
4. Terbentuk dan terbinanya kader konservasi, pelajar pecinta alam dan kelompok masyarakat peduli konservasi.
5. Terciptanya sistem pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan yang efektif.
6. Adanya kesepahaman persepsi antar pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Meningkatnya dukungan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Meningkatnya peran pengusaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam konservasi jenis dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi.
9. Meningkatnya dukungan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan SDAHE di Provinsi Papua Barat.
10. Adanya Peraturan Daerah dalam pengelolaan SDAHE yang sejalan dengan Undang-undang.
11. Bencana alam yang disebabkan oleh degradasi hutan tidak terjadi di Provinsi Papua Barat.

Selain mengacu kepada renstra BBKSDA tersebut, setiap stakholders dapat melakukan inisiatif lainnya dalam pengelolaan KKH, terutama dalam peningkatan ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan konservasi. Harapan lain yang harus terbentuk kedepan adalah dapat terbentuk model desa konservasi (MDK) di Papua Barat. Pengembangan ekonomi produktif di sekitar kawasan konservasi harus bersifat pro-pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan kerja (pro-job), dan pro-masyarakat miskin (pro-poor).  Desa konservasi merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu :

1. Menyangga kawasan konservasi dari berbagai gangguan,
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat,
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Integrasi antara Kawasan Koservasi dalam Pembangunan Daerah

Harapan kedepan adalah terciptanya sebuah pengelolaan secara integral yang komprehensif, partisipatif dan adaptif antara pengelolaan KKH dan KKP sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan pengelolaan integral ini diharapkan dapat lebih optimal dalam pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut, sehingga dapat mempertahankan, memelihara, dan memanfaatkan secara bijak sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan dan ekosistemnya secara sustainable.

Harapan tersebut tentunya menjadi motivator bagi pihak pengelola dan masyarakat secara umum. Dengan kesadaran dari semua pihak terkait tentunya akan lebih mudah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan. Sehingga kerusakan  kerusakan lingkungan akibat alam sendiri maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang bisa menjadikan bumerang bagi masyarakat Papua Barat dapat terhindarkan. Sehingga kesejahteraan, ketentraman, dan terjaganya lingkungan dapat tercapai secara nyata.

Desain RTRWP dan RTRWK yang mengakomodasi kawasan konservasi secara komprehensif dan memihak kepentingan masyarakat serta menjaga lingkungan harus lebih di utamakan. Penyusunan tata ruang ini tentunya menjadi landasan pengelolaan kawasan secara global di Provinsi Papua Barat diantaranya pengelolaan kawasan konservasi. Melalui perencanaan tata ruang wilayah ini tentunya akan memberikan kesempatan secara legal dalam hal status wilayah yang akan menjadi lokasi dalam kegiatan pengelolaan konservasi. Sehingga pengelolaan secara terpadu bisa lebih mantap untuk dilaksanakan.

Sumber Bacaan:

• Anonim.2010.Bahan Ajar Pelatihan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Papua dalam Kepungan Pertambangan.
• BBKSDA Papua Barat, 2009. Dokumen Renstra BBKSDA Papua Barat 2010  2015. Papua Barat.
• BBKSDA Papua Barat, 2010. Buletin Konservasi “Kepala Burung” Edisi. 05/ Januari-Maret/ 2010. Papua Barat.
• NOAA, 2010. Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan  Konservasi Perairan. Papua Barat.
• Lokakarya koordinasi pembangunan desa konservasi dengan UPT dan Pemda dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Produktif Sekitar Kawasan Konservasi, 2010. Lampung.
• UU No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Hutan.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut
• Peraturan Daaerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Oleh : Alfa Sandy Aprazah, S.Hut